KOTA JANTHO – Sebanyak 92 PNS dari berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Besar mengikuti Pelatihan Manajemen Aset/Barang Daerah di Aula HT Bachtiar Panglima Polem Komplek Setdakab Aceh Besar, Senin-Kamis (5-8/2014). Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekda Aceh Besar Drs. H. Jailani Ahmad, MM dan turut dihadiri Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, Joko Prihanto, SH, MH.
Sekda Aceh Besar Drs. Jailani Ahmad, MM menyatakan, Pelatihan Manajemen Aset/Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar tersebut sangat besar manfaatnya untuk membekali para PNS yang bertugas di instansi masing-masing, baik di jajaran SKPK, Puskesmas, maupun yang berada di 23 kecamatan di seluruh Aceh Besar. “Kepada para PNS yang mengikuti pelatihan ini, kami harapkan dapat menjadikan ilmu selama dilatih ini sebagai pendukung kelancaran tugas masing-masing,” tandasnya.
Barang milik daerah, kata Sekdakab Aceh Besar, merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sehingga harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan beberapa asas. Oleh sebab itu, pelatihan manajemen aset tersebut sangat penting diikuti oleh para PNS untuk mendukung kelancaran tugas mereka dalam kesehariannya.
Kakanwil DJKN Aceh, Joko Prihanto menjelaskan, pihaknya dan Pemkab Aceh Besar telah melakukan kerjasama penilaian BMD yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama Nomor 12/PK/2013 dan Nomor 011/WKN.01/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani Kakanwil DJKN dan Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013.
Joko Prihanto mengungkapkan, secara umum pelaksanaan penilaian BMD pada Pemkab Aceh Besar berjalan dengan lancar, karena berkat dukungan data yang lengkap dan koordinasi yang baik dengan Pemkab Aceh Besar dan SKPK. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Aceh Besar yang menggunakan penilai internal DJKN dalam penilaian BMD dan dukungan yang diberikan pada kegiatan penilaian tersebut,” ujarnya (hpabes).
0 komentar:
Posting Komentar